Ringkasan: Resolusi Majelis Umum PBB 55/282 (2001) mengunci 21 September sebagai Hari Perdamaian Internasional. Tema 2026 adalah “Invest in Peace”. Bagi Indonesia, perdamaian tertulis langsung di Pembukaan UUD 1945. Per 31 Januari 2026, Indonesia menempati peringkat ke-6 kontributor personel penjaga perdamaian PBB, dengan 1.961 personel.
Hari ini, Senin 21 September 2026, dunia memperingati Hari Perdamaian Internasional. 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional sejak Majelis Umum PBB mengunci tanggal itu pada 2001. Sejak saat itu, tanggal ini juga menjadi hari gencatan senjata global.
Bagi pembaca Indonesia, ada lapisan lain. Bangsa ini merdeka lewat perang, lalu memenangkan pengakuan dunia lewat perundingan. Artikel ini menelusuri kedua sisinya: asal-usul hari perdamaian di PBB, dan jejak Indonesia dalam diplomasi perdamaian, dari Bandung 1955 sampai Kontingen Garuda.
Apa itu 21 September Diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional?

21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional, hari yang ditetapkan Majelis Umum PBB untuk memperkuat cita-cita perdamaian antarbangsa. Sejak Resolusi 55/282 tahun 2001, tanggal ini juga menjadi hari gencatan senjata dan nirkekerasan global: PBB mengajak semua pihak yang bertikai berhenti berperang selama 24 jam.
Di Indonesia, peringatan ini punya beberapa nama: Hari Perdamaian Dunia, Hari Perdamaian Internasional, atau International Day of Peace. Ketiganya merujuk pada peringatan PBB yang sama.
PBB menekankan bahwa perdamaian lebih dari sekadar tidak adanya perang. Dalam pesan 2026, Sekjen António Guterres menyebutnya fondasi untuk menghadapi tantangan bersama umat manusia. Ia mengaitkannya dengan rasa aman, martabat, kesempatan yang setara, dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari.
Upacara utama digelar di markas PBB, New York. Lonceng Perdamaian dibunyikan dan para pemimpin dunia berpidato di Majelis Umum. Di berbagai negara, komunitas menggelar jalan damai, doa bersama, sampai debat di sekolah.
Poin kunci: Hari Perdamaian Internasional adalah peringatan tahunan PBB setiap 21 September. Sejak 2001, ia sekaligus menjadi seruan gencatan senjata 24 jam.
Sejarah Hari Perdamaian: dari Resolusi 36/67 hingga Gencatan Senjata 24 Jam

Hari Perdamaian lahir lewat Resolusi Majelis Umum PBB 36/67 pada 30 November 1981. Awalnya tanggalnya belum tetap. Peringatan jatuh pada Selasa ketiga bulan September, bertepatan dengan pembukaan sidang Majelis Umum. Peringatan pertama berlangsung pada September 1982.
Titik baliknya datang pada 7 September 2001. Majelis Umum menerima Resolusi 55/282 dengan suara bulat. Isinya menetapkan 21 September sebagai tanggal tetap dan menyatakan hari itu sebagai hari nirkekerasan serta gencatan senjata. PBB mengundang semua bangsa menghormati jeda pertempuran selama sehari penuh.
Lembaga riset kebijakan IMPRI menilai seruan itu sebagian besar bersifat aspiratif. Ia mengimbau para pihak, tetapi tidak memaksa mereka. Perbedaan ini perlu dipahami sebelum menilai “keberhasilan” peringatan tersebut. Riwayat lengkapnya tersedia di halaman sejarah Hari Perdamaian di situs PBB.
| Waktu | Peristiwa | Dasar |
|---|---|---|
| 30 November 1981 | Hari Perdamaian ditetapkan, jatuh pada Selasa ketiga September | Resolusi 36/67 |
| September 1982 | Peringatan pertama | PBB |
| 7 September 2001 | Tanggal dikunci 21 September; hari gencatan senjata dan nirkekerasan | Resolusi 55/282 |
| 2001 | Nobel Perdamaian untuk PBB dan Sekjen Kofi Annan | PBB |
| 2024 | Tema “Cultivating a Culture of Peace” (membangun budaya damai) | PBB |
| 2026 | Tema “Invest in Peace” | PBB |
Tema 2026: “Invest in Peace” dan Makna Arsitek Perdamaian Sehari-hari

Tema 2026 berbunyi “Invest in Peace – For Everyone, Everywhere, Every Day”. Terjemahan bebasnya: “Investasikan Perdamaian – untuk Semua Orang, di Mana Pun, Setiap Hari”.
Kata kuncinya adalah “investasi”. PBB memakai bahasa ekonomi untuk isu yang biasanya dibahas dengan bahasa diplomasi. Perdamaian diperlakukan sebagai sesuatu yang perlu dirawat dengan waktu, tenaga, dan sumber daya, bukan sekadar diumumkan.
PBB juga memperkenalkan frasa “everyday architects of peace”, atau arsitek perdamaian sehari-hari. Mereka adalah orang yang menggerakkan aksi lokal, menjaga kohesi sosial, dan membangun perdamaian dari bawah. Dalam konteks Indonesia, kami membacanya sebagai guru, tetua kampung, relawan, dan pengurus rukun warga.
Bandingkan dengan 2024, ketika temanya “Cultivating a Culture of Peace”. Kami membaca pergeseran dari “budaya” ke “investasi” sebagai ajakan untuk bertindak, bukan hanya berwacana. Ini tafsiran kami, bukan pernyataan resmi PBB.
Saran konkret PBB sederhana. Luangkan waktu membantu orang lain. Gunakan suara untuk mendorong perubahan positif. Gelar Peace Circle, yaitu percakapan lintas generasi yang dipimpin anak muda tentang solusi perdamaian. Detailnya ada di halaman resmi PBB Peace Operations.
Perdamaian dalam Konstitusi: Mengapa Indonesia Punya Urusan dengan 21 September

Perdamaian bukan tamu asing dalam hukum dasar Indonesia. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menugaskan pemerintah untuk “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
PPKI mengesahkan Pembukaan itu pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi. Kisah sidangnya, termasuk keputusan mengubah rumusan sila pertama, kami bahas di artikel tentang Hari Konstitusi 18 Agustus dan sejarah UUD 1945.
Kalimat itu bekerja sebagai dasar moral sekaligus dasar hukum. Sebuah artikel di Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional menyatakan bahwa Indonesia mendasarkan keikutsertaannya dalam pasukan penjaga perdamaian pada Pembukaan UUD 1945. Indonesiadefense menambahkan landasan lain: UU Hubungan Luar Negeri (UU 3/1999), UU TNI (UU 34/2004), UU Pertahanan Negara (UU 3/2002), dan Piagam PBB.
Ada pula doktrin politik luar negeri bebas aktif. Konsep ini dikenal lewat pidato Mohammad Hatta, “Mendayung di antara Dua Karang”, pada 2 September 1948. Bebas berarti tidak terikat blok kekuatan mana pun. Aktif berarti ikut mengupayakan perdamaian dunia.
Jadi, ketika Indonesia mengirim pasukan atau menjadi tuan rumah forum perdamaian, negara ini sedang menjalankan mandat konstitusinya. Bukan sekadar mengikuti tren diplomasi.
Kemerdekaan yang Dipertahankan dengan Senjata, Diakui lewat Perundingan

Indonesia mengenal harga perang dari pengalaman sendiri. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda menolak melepas bekas koloninya. Pasukan Belanda melancarkan dua agresi militer, pada Juli 1947 dan Desember 1948. Rincian operasinya ada di ulasan tentang agresi militer Belanda 1947 dan 1948.
Titik balik konflik itu justru terjadi di ruang diplomasi. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 67 yang mendesak gencatan senjata dan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Resolusi itu menjadi salah satu faktor yang mendorong terselenggaranya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 23 Agustus hingga 2 November 1949.
Hasilnya, Belanda menyerahkan kedaulatan pada 27 Desember 1949 lewat upacara serentak di Amsterdam dan Jakarta. Kronologi lengkapnya ada di artikel pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Kurang dari setahun kemudian, pada 28 September 1950, Indonesia diterima sebagai anggota ke-60 PBB.
Perdamaian itu pun belum menyelesaikan segalanya. KMB menunda soal Irian Barat, dan sengketa tersebut baru selesai lewat Perjanjian New York 1962. Pelajarannya jelas: perdamaian adalah proses panjang, bukan satu tanda tangan.
Urutan ini patut dicatat. Senjata mempertahankan Republik di lapangan. Perundingan dan tekanan internasional mengubahnya menjadi status hukum yang diakui dunia. Pengalaman itu membentuk cara Indonesia memandang perdamaian: bukan sikap pasif, melainkan hasil kerja diplomasi yang panjang.
8 Tonggak Diplomasi Perdamaian Indonesia

Delapan tonggak berikut merangkum bagaimana Indonesia menerjemahkan cita-cita perdamaian menjadi kebijakan dan tindakan. Kami menyusunnya dari sumber yang kami baca langsung pada 21 September 2026, dan menandai sumbernya di kolom terakhir.
| # | Waktu | Tonggak | Kaitan dengan perdamaian | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Agustus 1945 | PPKI mengesahkan Pembukaan UUD 1945 | Memuat tujuan ikut menjaga ketertiban dunia berdasar perdamaian abadi | Tempo; Kompas |
| 2 | 28 Januari 1949 | Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 67 | Mendesak gencatan senjata dan perundingan RI–Belanda | Dokumen Dewan Keamanan PBB |
| 3 | 27 Desember 1949 | Belanda menyerahkan kedaulatan setelah KMB | Sengketa bersenjata diakhiri lewat perundingan | Wikipedia ID; artikel internal |
| 4 | 28 September 1950 | Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB | Masuk ke forum perdamaian dunia kurang dari setahun setelah pengakuan | Wikipedia ID; Detik |
| 5 | 18–24 April 1955 | Konferensi Asia-Afrika di Bandung | 29 negara merumuskan Dasasila Bandung | Wikipedia EN; Antara |
| 6 | 1957 | Kontingen Garuda I (559 personel) bertugas di UNEF | Misi penjaga perdamaian PBB pertama Indonesia | Indonesiadefense; Jurnal Undip |
| 7 | Januari 1965 – 28 September 1966 | Indonesia keluar dari PBB, lalu kembali | Jeda yang menunjukkan diplomasi juga punya pasang surut | Detik; Elshinta |
| 8 | 31 Januari 2026 | Peringkat ke-6 kontributor personel penjaga perdamaian | 1.961 personel dari 47.022 personel global | UN Peacekeeping |
Tonggak ketujuh sengaja kami masukkan. Indonesia menyatakan keluar dari PBB pada Januari 1965 sebagai protes atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, lalu diterima kembali pada 28 September 1966. Kisah ini mengingatkan bahwa jalan diplomasi tidak selalu lurus.
Konferensi Asia-Afrika 1955 dan Dasasila Bandung

Bandung menjadi panggung dunia pada 18–24 April 1955. Dua puluh sembilan negara Asia dan Afrika berkumpul di Gedung Merdeka. Mereka mewakili sekitar 1,5 miliar orang, atau 54% penduduk dunia saat itu. Lima negara menjadi sponsor: Burma, India, Indonesia, Pakistan, dan Sri Lanka.
Gagasan konferensi muncul di Kolombo pada April 1954. Persidangan Bogor pada Desember 1954 kemudian mematangkan tujuan dan daftar undangan. Sebagian besar peserta adalah negara yang baru merdeka atau masih berjuang untuk merdeka.
Hasil utamanya adalah Dasasila Bandung, sepuluh prinsip yang memuat penghormatan pada hak asasi manusia dan Piagam PBB. Prinsip lainnya menolak ancaman atau tindakan agresi. Ada pula prinsip penyelesaian perselisihan internasional lewat cara damai, seperti perundingan dan arbitrasi.
Menurut Kompas, semangat Bandung kelak mengilhami Tito, Nehru, dan Nasser membentuk Gerakan Non-Blok. Bagi tema Hari Perdamaian, intinya bukan seremoninya. Negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme memilih bahasa perdamaian di tengah persaingan Perang Dingin, dan Indonesia menjadi tuan rumahnya.
Data Redaksi: Posisi Indonesia di Pasukan Perdamaian PBB

Untuk melihat perdamaian dalam angka, kami menghitung ulang data resmi PBB. Sumbernya laporan Uniformed Personnel Contributing Countries by Ranking per 31 Januari 2026. Kategorinya mencakup ahli misi, pasukan polisi terbentuk, polisi individu, perwira staf, dan pasukan.
| Peringkat | Negara | Total personel | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Nepal | 4.480 | 435 |
| 2 | India | 4.268 | 154 |
| 3 | Rwanda | 4.201 | 549 |
| 4 | Bangladesh | 4.051 | 263 |
| 5 | Pakistan | 2.394 | 138 |
| 6 | Indonesia | 1.961 | 155 |
| 7 | Ghana | 1.938 | 336 |
| 8 | China | 1.659 | 72 |
| — | Total (120 negara tercantum) | 47.022 | 4.751 |
Hasil perhitungan redaksi dari tabel resmi tersebut:
- Indonesia menyumbang sekitar 4,2% dari seluruh personel (1.961 dari 47.022).
- Enam kontributor teratas menyumbang sekitar 45% (21.355 dari 47.022).
- Selisih Indonesia dengan Ghana di peringkat ke-7 hanya 23 personel.
- Perempuan berjumlah 155 orang, sekitar 7,9% personel Indonesia. Rata-rata global sekitar 10,1% (4.751 dari 47.022).
Angka ini bergerak dari bulan ke bulan. Menlu Sugiono, sebagaimana dikutip Katadata, pernah menyebut Indonesia kontributor terbesar ke-5 dengan 2.736 personel di 8 misi. Perbedaan dengan data PBB wajar terjadi karena tanggal hitung dan definisi personel tidak sama.
Untuk kontingen di Lebanon Selatan, Katadata mencatat sekitar 755 personel per Maret 2026. Semua bermula dari Kontingen Garuda I pada 1957: 559 prajurit infanteri yang bertugas di misi UNEF, Sinai, Mesir.
Cara Memperingati Hari Perdamaian di Level Komunitas

Peringatan ini tidak harus berupa upacara. Tema 2026 justru mengajak warga biasa bertindak. Lima langkah berikut bisa dijalankan di sekolah, kantor, atau kampung.
- Bantu satu orang hari ini. PBB menyarankan warga meluangkan waktu untuk membantu sesama. Mulailah dari tetangga atau rekan kerja terdekat.
- Gelar Peace Circle. Ajak beberapa generasi berbincang tentang solusi perdamaian, dengan anak muda sebagai pemandu. Sekolah, kampus, dan karang taruna bisa menjalankannya.
- Bacakan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Diskusikan arti “perdamaian abadi” dan apa yang bisa dilakukan warga untuk mewujudkannya.
- Hidupkan tradisi kebersamaan setempat. Tradisi makan bersama seperti Barikan di Malang, yang kami ulas di tradisi lokal yang memperkuat semangat kemerdekaan, memperlihatkan gotong royong sebagai perekat sosial.
- Bagikan pesan damai, bukan sekadar poster. Gunakan tagar #InvestInPeace, tetapi sertakan satu tindakan nyata yang Anda lakukan hari itu.
Apa yang Bisa dan Tidak Bisa Dicapai Gencatan Senjata 24 Jam

Seruan gencatan senjata 24 jam sering dikritik terlalu simbolis. Kritik itu ada benarnya. Resolusi Majelis Umum bersifat imbauan, dan konflik bersenjata tidak berhenti hanya karena satu tanggal di kalender.
Namun simbol bekerja pada level lain. Ia memberi tenggat moral bagi pihak yang bertikai, membuka ruang bagi akses kemanusiaan, dan menyediakan bahasa bersama bagi masyarakat sipil. Di wilayah konflik, PBB menyerukan penghentian permusuhan, akses kemanusiaan, dan dialog.
Sekjen Guterres sendiri mengakui bahwa pencarian perdamaian terasa berat di tengah gejolak dunia saat ini. Ia juga menyebutnya makin mendesak. Dua hal itu bisa benar sekaligus.
Sejarah Indonesia memberi contoh serupa. Perundingan 1949 tidak menyelesaikan semua sengketa. Namun ia menghentikan pertumpahan darah terbesar dan membuka jalan bagi pengakuan dunia. Perdamaian sering datang bertahap.
Kesimpulan: Hari Perdamaian Internasional Jatuh 21 September, Kerjanya Setiap Hari
21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional sejak 2001, dengan tema 2026 “Invest in Peace”. Bagi Indonesia, hari ini punya bobot khusus. Konstitusi kita memuat perdamaian abadi, sejarah kita berakhir di meja perundingan, dan Kontingen Garuda kini menjadi salah satu penyumbang personel terbesar misi PBB.
Pesan tahun ini sederhana. Perdamaian dirawat oleh orang biasa, di tempat biasa, setiap hari.
🔖 Simpan artikel ini. Kami memperbarui data peringkat dan tema setiap 14 hari. Untuk latar sejarahnya, baca juga sejarah kemerdekaan negara Indonesia dari masa penjajahan hingga pengakuan dunia. Ingin update terbaru langsung ke inbox? Berlangganan newsletter kami, gratis.
FAQ — 21 September Diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional
Apa itu 21 September Diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional?
Hari Perdamaian Internasional adalah peringatan tahunan PBB setiap 21 September untuk memperkuat cita-cita perdamaian. Sejak Resolusi 55/282 (2001), hari ini juga menjadi hari gencatan senjata dan nirkekerasan global, dengan seruan agar semua pihak yang bertikai berhenti berperang selama 24 jam.
Sejak kapan Hari Perdamaian Internasional diperingati?
Hari ini ditetapkan lewat Resolusi 36/67 pada 30 November 1981 dan pertama kali diperingati pada September 1982. Sebelum 2001, tanggalnya jatuh pada Selasa ketiga September. Resolusi 55/282 (7 September 2001) kemudian menetapkan 21 September sebagai tanggal tetap.
Apa tema Hari Perdamaian Internasional 2026?
Tema 2026 adalah “Invest in Peace – For Everyone, Everywhere, Every Day”. PBB menyoroti arsitek perdamaian sehari-hari, yaitu warga yang membangun perdamaian lewat aksi lokal, mulai dari membantu sesama sampai menggelar dialog lintas generasi.
Apa hubungan Hari Perdamaian dengan kemerdekaan Indonesia?
Pembukaan UUD 1945 menugaskan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan lewat perundingan (KMB, 1949) dan menjadi anggota ke-60 PBB pada 1950. Nilai itu berlanjut hingga hari ini lewat misi penjaga perdamaian.
Berapa personel Indonesia di pasukan perdamaian PBB?
Per 31 Januari 2026, data PBB mencatat 1.961 personel Indonesia (1.806 laki-laki dan 155 perempuan). Jumlah itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-6 dari 120 negara yang tercantum, dengan total personel global 47.022.
Ditulis oleh Tim Redaksi marylandleather.com. Angka peringkat dihitung ulang dari laporan resmi PBB per 31 Januari 2026. Tanggal, resolusi, dan tema dicek silang ke situs PBB dan media nasional.
