Ringkasan: Per September 2025, empat dari lima pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB — Tiongkok, Rusia, Prancis, dan Inggris — telah resmi mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Hanya Amerika Serikat yang bertahan menolak. Langkah ini bukan sekadar simbolis: ada implikasi hukum, geopolitik, dan diplomatik yang nyata bagi kawasan Timur Tengah dan komunitas internasional.
Apa yang Terjadi: Momen Bersejarah September 2025
Dalam rentang tiga hari — 21 hingga 22 September 2025 — sejarah diplomasi global bergerak cepat.
Inggris mengumumkan pengakuan resmi atas Palestina pada 21 September 2025. Perdana Menteri Keir Starmer sendiri yang menyampaikan pernyataan itu secara terbuka. Sehari kemudian, Presiden Prancis Emmanuel Macron naik podium di Konferensi Solusi Dua Negara di markas PBB, lalu menegaskannya kembali dalam sesi debat umum Majelis Umum PBB.
“Sesuai dengan komitmen bersejarah negara saya terhadap Timur Tengah, terhadap perdamaian antara Israel dan Palestina — inilah mengapa saya menyatakan bahwa hari ini, Prancis mengakui negara Palestina,” kata Macron, menurut laporan ANTARA (Oktober 2025).
Pidato itu mendapat standing ovation.
Dengan langkah ini, komposisi lima pemegang hak veto DK PBB — Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis — kini terpecah secara dramatis: 4 mendukung, 1 menolak.
Siapa Saja 5 Pemegang Hak Veto DK PBB?
Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB disebut “P5.” Mereka memiliki hak veto mutlak — satu suara “tidak” dari salah satunya bisa membatalkan keputusan apapun, bahkan jika 14 anggota lainnya setuju.
Kelima negara ini ditetapkan sejak PBB didirikan pasca-Perang Dunia II, sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka memprakarsai berdirinya organisasi tersebut.
| # | Negara | Status Pengakuan Palestina | Tahun Pengakuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiongkok | ✅ Mengakui | 1988 |
| 2 | Rusia | ✅ Mengakui | 1988 |
| 3 | Prancis | ✅ Mengakui | September 2025 |
| 4 | Inggris | ✅ Mengakui | September 2025 |
| 5 | Amerika Serikat | ❌ Belum mengakui | — |
Tiongkok dan Rusia sudah memberikan pengakuan sejak 1988 — mengikuti deklarasi kemerdekaan Palestina yang diproklamasikan Yasser Arafat di Aljazair. Prancis dan Inggris menyusul hampir 37 tahun kemudian.
Mengapa Prancis dan Inggris Berubah Haluan?
Ini bukan keputusan yang mudah. Selama puluhan tahun, Prancis dan Inggris dikenal lebih condong ke Israel dalam kebijakan Timur Tengah mereka.
Tiga faktor utama mendorong perubahan ini:
- Krisis kemanusiaan Gaza. Agresi militer Israel yang menyebabkan ribuan korban sipil meningkatkan tekanan domestik dan internasional terhadap Prancis dan Inggris untuk mengambil sikap.
- Deklarasi New York, 12 September 2025. Majelis Umum PBB mengadopsi New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution dengan 142 suara mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain (dari 193 negara anggota). Dokumen ini secara eksplisit menyatakan: “Pengakuan dan perwujudan negara Palestina merupakan komponen penting dan tak tergantikan bagi tercapainya solusi dua negara.”
- Tekanan konsensus Eropa. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal mengumumkan pengakuan bersama-sama pada 21 September 2025 — sinyal koordinasi diplomatik yang terencana.
Bagi yang ingin memahami konteks lebih luas tentang bagaimana perjuangan kemerdekaan suatu bangsa bisa menggerakkan komunitas internasional, perjalanan revolusi kemerdekaan yang terlupakan dunia memberikan perspektif yang relevan.
Implikasi Hukum Internasional: Bukan Sekadar Simbolis
Pengakuan dari negara-negara veto bukan hanya pernyataan politik. Ada konsekuensi hukum yang nyata.
Pertama: Kategori hukum agresi berubah. Menurut Prof. Eddy Pratomo dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang dikutip Hukumonline (September 2025), pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat membuat tindakan militer Israel terhadap wilayah Palestina secara otomatis dapat dikategorikan sebagai agresi militer — sebuah kejahatan internasional, bukan sekadar “operasi keamanan.”
Kedua: Prinsip recognition menguat. Dalam hukum internasional, sebuah negara baru harus diakui negara lain agar memiliki kedudukan hukum penuh. Ketua LPHI FHUI Hadi Purnama menyatakan bahwa pengakuan Palestina memberi “dorongan politik yang kuat bagi negara-negara lain untuk ikut mengakui Palestina sebagai negara” (Hukumonline, September 2025).
Ketiga: Keanggotaan penuh PBB menjadi target berikutnya. New York Declaration secara eksplisit menyatakan keanggotaan penuh Palestina di PBB sebagai “elemen tak terpisahkan” dalam penyelesaian konflik. Hambatan utamanya: veto AS di Dewan Keamanan.
| Implikasi | Konsekuensi Konkret |
|---|---|
| Pengakuan 4 P5 | Tekanan diplomatik meningkat pada AS |
| Status hukum Palestina | Tindakan Israel masuk kategori agresi militer |
| New York Declaration | 142 negara dorong keanggotaan penuh PBB |
| Momentum pengakuan global | Per September 2025: ~147 dari 193 negara PBB |
Posisi Amerika Serikat: Satu-satunya yang Bertahan
AS adalah satu-satunya dari P5 yang belum mengakui Palestina — dan ini bukan posisi baru.
Sejak 1948, AS secara konsisten menggunakan pengaruhnya untuk mencegah Palestina mendirikan negara penuh. Menurut data Nusantara Palestina Center (2025), hingga November 2024 saja AS telah menggunakan hak veto sebanyak 49 kali dalam resolusi Dewan Keamanan PBB terkait konflik Palestina-Israel.
Terbaru: pada 4 Juni 2025, AS kembali memveto resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza — padahal 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan mendukung resolusi tersebut.
Ini bukan sekadar anomali. Ini konsistensi kebijakan. Dan saat ini, di bawah pemerintahan Donald Trump, tidak ada sinyal perubahan posisi dalam waktu dekat.
Konteks Sejarah: Palestina dan Indonesia Punya Ikatan Kuat
Fakta yang sering terlupakan: Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945 — bahkan sebelum banyak negara Barat melakukannya. Ikatan historis ini membuat Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina di forum internasional.
Kisah lengkap hubungan diplomatik ini bisa dibaca di artikel fakta historis Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia — salah satu halaman paling sering dikunjungi di situs ini.
Konteks ini penting: perjuangan Palestina untuk mendapatkan pengakuan internasional memiliki paralel historis dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sendiri, di mana pengakuan diplomatik — termasuk dari Belanda pada 27 Desember 1949 — menjadi titik penentu kedaulatan de jure.
7 Fakta Kunci yang Perlu Diketahui
Ini data terverifikasi dari sumber primer dan tier-1 internasional:
- 147 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina per September 2025 (Sabili, September 2025).
- 142 negara mendukung New York Declaration pada 12 September 2025; hanya 10 yang menolak.
- Prancis menyatakan pengakuan resmi pada 22 September 2025 di forum Sidang Umum PBB.
- Inggris resmi mengakui Palestina pada 21 September 2025 — diumumkan langsung oleh PM Keir Starmer.
- Tiongkok dan Rusia telah mengakui Palestina sejak 1988 — 37 tahun sebelum Prancis dan Inggris.
- AS memveto resolusi gencatan senjata DK PBB pada 4 Juni 2025, satu-satunya suara penolakan dari 15 anggota.
- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan dalam surat bertanggal 9 Juni 2025 bahwa Palestina siap menjadi penyedia tunggal keamanan di wilayahnya dan tidak berniat menjadi negara militer (tercatat dalam Poin 20 New York Declaration).
Fenomena pengakuan kemerdekaan ini mirip dengan pola yang terjadi pada negara-negara yang merdeka lewat perjuangan paling dramatis — di mana tekanan internasional sering kali menjadi faktor penentu akhir.
Tantangan yang Masih Menghadang
Pengakuan empat negara P5 adalah langkah besar. Tapi bukan akhir perjalanan.
Hambatan keanggotaan penuh PBB. Keanggotaan penuh Palestina di PBB membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan — dan AS masih memegang veto di sana. Selama Washington tidak berubah posisi, jalan ini tersumbat.
Realitas di lapangan. Deklarasi dan pengakuan diplomatik tidak secara otomatis menghentikan konflik bersenjata di Gaza. Hukumonline mengutip pernyataan pakar bahwa deklarasi PBB “tidak memberikan kekuatan hukum tetap seperti Resolusi” — meski tetap merupakan langkah positif dalam pengakuan politik internasional.
Posisi Israel. Israel tidak mengakui legitimasi pengakuan tersebut dan tidak memperlihatkan sinyal untuk menerima solusi dua negara dalam bentuk yang bermakna.
Kisah Singapura yang diusir Malaysia pada 1965 — dan kemudian menjadi negara merdeka yang diakui penuh — mengingatkan bahwa jalan menuju kedaulatan sering berliku dan tidak linear.
Apa Artinya bagi Indonesia?
Indonesia secara konsisten menempati posisi pro-Palestina di forum internasional. Dengan 4 dari 5 negara P5 kini mengakui Palestina, posisi Indonesia di forum multilateral menjadi lebih kuat secara diplomatik.
Implikasi praktis:
- Indonesia memiliki mitra diplomatik yang lebih solid dalam mendorong keanggotaan penuh Palestina di PBB.
- Di forum ASEAN, momentum ini memperkuat narasi bahwa mendukung kemerdekaan Palestina adalah posisi yang selaras dengan komunitas internasional — bukan posisi minoritas.
- Hubungan bilateral Indonesia-AS bisa mendapat tekanan jika Jakarta semakin vokal mendorong Washington mengubah posisinya.
FAQ
Apa itu hak veto di DK PBB?
Hak veto adalah hak istimewa milik lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (AS, Rusia, Tiongkok, Inggris, Prancis). Satu suara “tidak” dari salah satu negara ini cukup untuk membatalkan keputusan apapun di DK PBB, bahkan jika 14 anggota lain setuju.
Mengapa pengakuan Prancis dan Inggris dianggap bersejarah?
Karena keduanya adalah anggota tetap DK PBB dengan hak veto — dan sebelumnya dikenal lebih condong ke Israel. Pengakuan mereka pada September 2025 menandai pergeseran besar dalam konstelasi diplomatik Barat.
Apakah Palestina sudah resmi menjadi anggota PBB?
Belum. Palestina adalah negara pengamat non-anggota di PBB sejak 2012. Keanggotaan penuh memerlukan persetujuan DK PBB — yang saat ini masih diblokir oleh veto AS.
Apa itu Deklarasi New York 2025?
Adalah dokumen yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 dengan 142 suara mendukung. Dokumen ini mendukung perwujudan negara Palestina merdeka melalui solusi dua negara.
Bagaimana posisi Indonesia?
Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara. Dengan 4 dari 5 P5 kini mengakui Palestina, posisi diplomatik Indonesia di forum internasional semakin solid.
Kapan Tiongkok dan Rusia mengakui Palestina?
Keduanya mengakui Palestina sejak 1988, mengikuti proklamasi kemerdekaan Palestina yang diumumkan Yasser Arafat di Aljazair.
Kesimpulan Operasional
Pengakuan empat dari lima pemegang hak veto DK PBB adalah pergeseran geopolitik paling signifikan dalam isu Palestina dalam satu generasi terakhir.
Ini bukan sekadar sinyal simbolis. Ada perubahan kategori hukum, perubahan konstelasi diplomatik, dan peningkatan tekanan nyata terhadap AS sebagai satu-satunya penghambat di tingkat P5.
Yang belum berubah: realitas di lapangan, dan veto AS di Dewan Keamanan. Dua faktor ini yang akan menentukan apakah momentum September 2025 menjadi titik balik — atau sekadar babak baru dalam sejarah panjang perjuangan Palestina yang belum tuntas, serupa dengan kisah sejarah kemerdekaan Timor Leste yang diakui dunia setelah perjuangan panjang selama lebih dari dua dekade.
📧 Update otomatis: Tandai halaman ini. Artikel diperbarui setiap 14 hari mengikuti perkembangan diplomatik terbaru.