Sejarah Kemerdekaan Negara Makedonia Utara

marylandleather.com, 08 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Makedonia Utara, secara resmi dikenal sebagai Republik Makedonia Utara, adalah negara kecil yang terletak di Semenanjung Balkan, Eropa Tenggara. Negara ini memperoleh kemerdekaannya pada 8 September 1991, secara damai memisahkan diri dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Proses kemerdekaan Makedonia Utara merupakan salah satu transisi paling damai di antara negara-negara penerus Yugoslavia, meskipun menghadapi tantangan signifikan seperti konflik nama dengan Yunani, ketegangan etnis internal, dan perjuangan untuk pengakuan internasional. Artikel ini menyajikan ulasan mendalam, akurat, dan terpercaya tentang sejarah kemerdekaan Makedonia Utara, mulai dari konteks historis, proses kemerdekaan, hingga perkembangan pasca-kemerdekaan hingga Juni 2025, berdasarkan sumber-sumber terpercaya seperti Wikipedia, Britannica, dan laporan resmi lainnya.

Konteks Historis: Makedonia dalam Kerangka Yugoslavia

Wilayah yang kini menjadi Makedonia Utara memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kekaisaran dan peradaban, termasuk Kekaisaran Makedonia Kuno, Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Pada abad ke-19, wilayah ini menjadi pusat persaingan antara nasionalis Bulgaria, Yunani, dan Serbia, yang dikenal sebagai “Pertanyaan Makedonia.” Setelah Perang Balkan (1912–1913), wilayah Makedonia historis dibagi antara Serbia, Yunani, dan Bulgaria, dengan sebagian besar wilayah Makedonia Utara saat ini (dikenal sebagai Vardar Makedonia) menjadi bagian dari Serbia. Pada 1918, wilayah ini tergabung dalam Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia, yang kemudian menjadi Kerajaan Yugoslavia pada 1929, di bawah provinsi yang disebut Vardar Banovina.

Selama Perang Dunia II, wilayah ini diduduki oleh Bulgaria, sekutu Poros, sebelum kembali ke Yugoslavia pada 1944. Pada 1945, Makedonia didirikan sebagai Republik Sosialis Makedonia, salah satu dari enam republik konstituen dalam Republik Federal Sosialis Yugoslavia di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Status ini memberikan Makedonia otonomi budaya dan politik, termasuk pengakuan bahasa Makedonia dan identitas nasional Makedonia, meskipun identitas ini tetap kontroversial di kalangan tetangga seperti Bulgaria dan Yunani.

Pada 1980-an, nasionalisme meningkat di seluruh republik Yugoslavia, dipicu oleh krisis ekonomi, ketidakpuasan politik, dan kematian Tito pada 1980. Republik-republik seperti Slovenia dan Kroasia mulai menuntut kemerdekaan, sementara Makedonia, sebagai republik yang kurang berkembang secara ekonomi, menghadapi tantangan internal, termasuk ketegangan antara mayoritas Slavia Makedonia dan minoritas etnis Albania.

Proses Kemerdekaan (1990–1991)

Pemilu Multi-Partai Pertama

Pada akhir 1980-an, gelombang demokratisasi melanda Yugoslavia. Pada November dan Desember 1990, Makedonia mengadakan pemilu multi-partai pertama, sebuah langkah menuju demokrasi yang lebih besar. Pemilu ini menghasilkan parlemen yang terdiri dari berbagai partai, termasuk Organisasi Revolusioner Makedonia Dalam-Partai Demokrat untuk Persatuan Nasional Makedonia (VMRO-DPMNE) yang nasionalis dan Uni Sosial Demokrat Makedonia (SDSM) yang berhaluan kiri. Presiden kolektif yang dipimpin oleh Vladimir Mitkov dibubarkan, dan Kiro Gligorov, seorang veteran politik Yugoslavia yang disegani, terpilih sebagai presiden pertama Makedonia pada 31 Januari 1991.

Referendum Kemerdekaan

Pada 8 September 1991, Makedonia mengadakan referendum kemerdekaan, di mana warga diminta menjawab pertanyaan: “Apakah Anda mendukung Makedonia merdeka dengan hak untuk bergabung dalam uni masa depan negara-negara berdaulat Yugoslavia?” Pertanyaan ini mencerminkan sikap hati-hati, memungkinkan opsi untuk tetap dalam federasi longgar jika memungkinkan. Hasilnya menunjukkan dukungan luar biasa untuk kemerdekaan, dengan 95,26% pemilih mendukung pemisahan dari Yugoslavia. Tingkat partisipasi mencapai 74%, menandakan legitimasi yang kuat untuk langkah ini. Pada 25 September 1991, Parlemen Makedonia secara resmi mengadopsi Deklarasi Kemerdekaan, mendirikan Republik Makedonia sebagai negara berdaulat. Konstitusi baru diadopsi pada 17 November 1991, menegaskan status negara sebagai demokrasi parlementer.

Berbeda dengan Slovenia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina, yang mengalami kekerasan nasionalis dan pembersihan etnis selama pemisahan dari Yugoslavia, Makedonia mencapai kemerdekaan secara damai, tanpa pertumpahan darah. Prestasi ini sebagian besar dikreditkan kepada kepemimpinan Kiro Gligorov, yang dengan cerdik menavigasi dinamika politik regional dan menjaga stabilitas internal.

Tantangan Pasca-Kemerdekaan

Meskipun kemerdekaan tercapai dengan damai, Makedonia menghadapi sejumlah tantangan signifikan, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Perselisihan Nama dengan Yunani

Salah satu hambatan terbesar adalah perselisihan nama dengan Yunani, yang dimulai segera setelah kemerdekaan pada 1991. Yunani keberatan dengan penggunaan nama “Makedonia,” mengklaim bahwa nama tersebut menyiratkan klaim teritorial atas wilayah Makedonia Yunani di utara (Makedonía) dan merupakan apropriasi warisan budaya Yunani, termasuk simbol-simbol seperti Matahari Vergina dan tokoh sejarah seperti Alexander Agung. Yunani berargumen bahwa istilah “Makedonia” secara historis merujuk pada Kerajaan Makedonia Kuno, yang mereka anggap sebagai bagian integral dari warisan Hellenik.

Akibatnya, Yunani memblokir pengakuan internasional Makedonia, termasuk keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada 1993, Makedonia diterima di PBB dengan nama sementara “Republik Makedonia Bekas Yugoslavia” (FYROM), sebuah kompromi yang tidak memuaskan kedua belah pihak. Yunani juga memberlakukan embargo perdagangan selama 20 bulan (1994–1995), yang merusak ekonomi Makedonia yang baru merdeka. Pada 1995, kedua negara menandatangani Perjanjian Sementara, yang menormalkan hubungan dan mengakhiri embargo, tetapi masalah nama tetap belum terselesaikan selama lebih dari dua dekade.

Perselisihan ini diselesaikan melalui Perjanjian Prespa pada Juni 2018, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Makedonia Zoran Zaev dan Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras. Perjanjian ini mengganti nama negara menjadi “Republik Makedonia Utara” mulai 12 Februari 2019, mengakhiri sengketa dan membuka jalan bagi keanggotaan NATO dan negosiasi aksesi Uni Eropa. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa bahasa Makedonia adalah bahasa Slavia Selatan dan tidak terkait dengan warisan Hellenik Yunani, serta menegaskan integritas teritorial kedua negara. Meskipun disetujui oleh parlemen kedua negara pada Januari 2019, perjanjian ini memicu protes dari nasionalis di kedua belah pihak, yang menganggapnya sebagai pengkhianatan identitas nasional.

Pada 2024, perselisihan nama muncul kembali ketika Presiden Gordana Siljanovska-Davkova, yang terpilih pada Mei 2024, menyebut negara itu sebagai “Makedonia” selama pelantikannya, memicu peringatan dari Yunani bahwa mereka mungkin tidak meratifikasi bagian dari Perjanjian Prespa. Hal ini menunjukkan bahwa ketegangan terkait nama tetap menjadi isu sensitif.

Ketegangan Etnis dengan Minoritas Albania

Makedonia Utara adalah negara multietnis, dengan sekitar 64% penduduknya adalah etnis Makedonia Slavia dan 25% etnis Albania (menurut sensus 2002). Setelah kemerdekaan, minoritas Albania menuntut hak yang lebih besar, termasuk penggunaan bahasa Albania, pendidikan, dan representasi politik. Ketegangan ini memuncak pada 2001, ketika milisi Albania yang menyebut diri mereka Tentara Pembebasan Nasional (NLA) melancarkan pemberontakan di wilayah barat seperti Tetovo dan dekat Skopje. Konflik ini, yang diyakini terkait dengan kelompok militan Albania dari Kosovo, membawa Makedonia ke ambang perang saudara.

Dengan mediasi Uni Eropa dan NATO, Perjanjian Kerangka Ohrid ditandatangani pada Agustus 2001, mengakhiri konflik. Perjanjian ini memberikan hak yang lebih besar kepada etnis Albania, termasuk status bahasa Albania sebagai bahasa resmi di wilayah dengan populasi Albania lebih dari 20%, peningkatan representasi di pemerintahan, dan desentralisasi kekuasaan ke pemerintah daerah. Perjanjian ini menjadi landasan stabilitas etnis di Makedonia Utara, meskipun ketegangan antar etnis tetap ada. Pada 2018, undang-undang baru menetapkan bahasa Albania sebagai bahasa resmi nasional, meskipun bahasa Makedonia tetap menjadi bahasa resmi dalam hubungan internasional.

Pengakuan Internasional dan Integrasi Global

Pengakuan internasional Makedonia terhambat oleh perselisihan nama dengan Yunani. Amerika Serikat mengakui Makedonia dengan nama konstitusionalnya, Republik Makedonia, pada 2004, dan menunjuk Christopher R. Hill sebagai duta besar pertama pada 1996. Namun, banyak negara dan organisasi internasional menggunakan sebutan FYROM hingga Perjanjian Prespa disahkan.

Makedonia Utara menjadi anggota PBB pada 1993, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Dewan Eropa. Pada 2005, negara ini menjadi kandidat untuk keanggotaan Uni Eropa, tetapi negosiasi aksesi terhambat oleh sengketa nama dengan Yunani dan kemudian oleh keberatan Bulgaria, yang menuntut pengakuan warisan budaya Bulgaria dalam identitas Makedonia. Pada Maret 2020, Makedonia Utara menjadi anggota ke-30 NATO, sebuah pencapaian penting dalam integrasi Euro-Atlantik.

Perkembangan Pasca-Kemerdekaan

Ekonomi dan Reformasi

Pada saat kemerdekaan, Makedonia adalah republik paling kurang berkembang di Yugoslavia, hanya menyumbang 5% dari total produksi federal. Runtuhnya Yugoslavia mengakhiri pembayaran transfer dari pemerintah pusat dan menghilangkan keuntungan dari zona perdagangan bebas de facto. Embargo Yunani (1994–1995) dan sanksi PBB terhadap Serbia memperburuk tantangan ekonomi. Sejak 1996, ekonomi Makedonia Utara telah bertransisi menuju ekonomi pasar terbuka, dengan sektor pertanian dan industri sebagai tulang punggung. Negara ini tetap bergantung pada impor minyak, gas, dan mesin modern.

Makedonia Utara diklasifikasikan sebagai negara berkembang dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang rendah. Pemerintah menyediakan jaminan sosial, sistem kesehatan universal, dan pendidikan gratis. Namun, korupsi dan kejahatan terorganisir tetap menjadi tantangan, menghambat investasi asing dan pertumbuhan ekonomi.

Politik dan Kepemimpinan

Kiro Gligorov memimpin Makedonia melalui tahun-tahun awal yang sulit, selamat dari upaya pembunuhan pada 1995. Kekuasaan berpindah antara SDSM dan VMRO-DPMNE, dengan Boris Trajkovski (1999–2004), Branko Crvenkovski (2004–2009), dan Gjorge Ivanov (2009–2019) sebagai presiden berturut-turut. Pada 2017, Zoran Zaev dari SDSM membentuk koalisi dengan partai-partai Albania, mengakhiri kebuntuan politik dan memajukan Perjanjian Prespa. Pada Mei 2024, Gordana Siljanovska-Davkova dari VMRO-DPMNE menjadi presiden wanita pertama, dengan Hristijan Mickoski sebagai perdana menteri, menandakan kembalinya pemerintahan nasionalis.

Insiden Unik: Republik Vevčani

Sebuah catatan menarik dalam sejarah kemerdekaan Makedonia adalah deklarasi simbolis “Republik Vevčani” pada 19 September 1991, hanya 11 hari setelah referendum nasional. Desa kecil Vevčani, dengan populasi sekitar 2.400, menyatakan dirinya sebagai republik independen untuk menegaskan otonomi budaya dan politiknya. Meskipun tidak diakui oleh pemerintah Makedonia, Vevčani menerbitkan paspor dan mata uang simbolis untuk menarik wisatawan, mencerminkan semangat otonomi lokal yang kuat.

Warisan dan Tantangan Terkini

Hingga Juni 2025, Makedonia Utara telah membuat kemajuan signifikan dalam integrasi internasional, terutama dengan keanggotaan NATO dan status kandidat Uni Eropa. Namun, tantangan tetap ada:

Perselisihan Nama yang Berulang: Pernyataan Presiden Siljanovska-Davkova pada 2024 yang menyebut negara sebagai “Makedonia” memicu ketegangan baru dengan Yunani, mengancam kemajuan Perjanjian Prespa.
Ketegangan Etnis: Hubungan antara etnis Makedonia dan Albania tetap rumit, meskipun Perjanjian Ohrid telah meredakan konflik besar.
Aksesi Uni Eropa: Keberatan Bulgaria terhadap identitas budaya dan sejarah Makedonia terus menghambat negosiasi aksesi UE.
Pembangunan Ekonomi: Meskipun reformasi telah dilakukan, Makedonia Utara masih menghadapi tantangan dalam menarik investasi asing dan mengurangi korupsi.

Kesimpulan

Kemerdekaan Makedonia Utara pada 8 September 1991 menandai peristiwa bersejarah dalam lanskap Balkan, dicapai tanpa kekerasan di tengah disintegrasi Yugoslavia yang penuh konflik. Di bawah kepemimpinan Kiro Gligorov, negara ini menavigasi tantangan awal seperti perselisihan nama dengan Yunani dan ketegangan etnis dengan minoritas Albania. Perjanjian Prespa 2018 menjadi tonggak penting, menyelesaikan sengketa nama dan membuka jalan bagi keanggotaan NATO serta negosiasi Uni Eropa. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketegangan etnis, keberatan regional, dan kebutuhan reformasi ekonomi, Makedonia Utara telah menunjukkan ketahanan dalam membangun identitas nasional dan memperkuat posisinya di panggung global. Sejarah kemerdekaannya adalah bukti dari diplomasi yang cerdik, komitmen terhadap perdamaian, dan aspirasi untuk integrasi Euro-Atlantik.

Sumber: Wikipedia (North Macedonia, History of North Macedonia, Macedonia naming dispute), Britannica (North Macedonia, Macedonian Question), BBC News, U.S. Embassy in North Macedonia, Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs, FamilySearch, New World Encyclopedia, World Factbook