Sejarah Kemerdekaan Seychelles: Perjalanan Menuju Kedaulatan

marylandleather.com, 18 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Seychelles, sebuah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 115 pulau di Samudra Hindia, memiliki sejarah kemerdekaan yang kaya dan penuh dinamika. Meraih kemerdekaan dari Inggris pada 29 Juni 1976, Seychelles menjadi republik merdeka dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa (Commonwealth of Nations). Perjalanan menuju kemerdekaan ini ditandai oleh kolonisasi Eropa, perjuangan politik, dan negosiasi damai, yang mencerminkan semangat ketahanan dan identitas unik bangsa Kreol Seychelles. Artikel ini akan mengulas secara mendetail dan terpercaya sejarah kemerdekaan Seychelles, mulai dari masa pra-kolonial, kolonisasi Prancis dan Inggris, gerakan politik menuju kemerdekaan, hingga peristiwa pasca-kemerdekaan yang membentuk negara modern ini, berdasarkan sumber-sumber otoritatif seperti Encyclopaedia Britannica, dokumen resmi, dan catatan sejarah.

Latar Belakang Sejarah Seychelles

1. Masa Pra-Kolonial

Sebelum kedatangan Eropa, Seychelles tidak dihuni secara permanen oleh penduduk asli. Pulau-pulau ini kemungkinan telah diketahui oleh pedagang dari Teluk Persia dan pelaut Arab sejak abad ke-7, sebagaimana dicatat dalam beberapa sumber sejarah. Makam yang ditemukan di Anse Lascars, Pulau Silhouette, hingga tahun 1910, diduga milik pedagang Maladewa atau Arab yang singgah di kepulauan ini. Simulasi pola migrasi Austronesia juga menunjukkan kemungkinan kunjungan pelaut Austronesia ke Seychelles, meskipun bukti arkeologi tetap terbatas.

Pada 15 Maret 1503, pelaut Portugis Vasco da Gama, dalam ekspedisi ke-4 Armada India Portugis, mencatat keberadaan pulau-pulau ini, kemungkinan Pulau Silhouette dan Desroches, dan menamakannya “Tres Irmãos” (Tiga Bersaudara). Namun, tidak ada catatan penyelesaian permanen hingga abad ke-17. Pendaratan pertama yang terdokumentasi terjadi pada Januari 1609 oleh ekspedisi British East India Company dengan kapal Ascension, tetapi mereka tidak mendirikan pemukiman.

2. Kolonisasi Prancis (1756–1810)

Seychelles secara resmi diklaim oleh Prancis pada 1 November 1756, ketika Corneille Nicholas Morphey, atas perintah Raja Prancis dan Perusahaan Hindia Timur Prancis, mengambil alih kepulauan ini. Morphey menamakan pulau terbesar Isle de Séchelles untuk menghormati Jean Moreau de Séchelles, Menteri Keuangan Prancis di bawah Louis XV. Nama ini kemudian digunakan untuk seluruh kepulauan, sedangkan pulau utama dinamai Mahé untuk menghormati Mahé de Labourdonnais, Gubernur Jenderal Isle de France (Mauritius).

Pemukiman Prancis pertama didirikan pada 27 Agustus 1770 di Pulau Sainte Anne oleh Kapten Leblanc Lecore, yang membawa 15 kolonis kulit putih, delapan orang Afrika, dan lima orang India. Bahasa Kreol Seychelles mulai berkembang sebagai alat komunikasi antar kelompok etnis ini. Pada 1778, L’Établissement du Roi didirikan di Mahé sebagai pusat administrasi Prancis. Seychelles saat itu dikelola sebagai bagian dari Mauritius, yang berada di bawah kendali Perusahaan Hindia Timur Prancis hingga diambil alih oleh otoritas kerajaan Prancis setelah Perang Tujuh Tahun (1756–1763).

3. Kolonisasi Inggris (1810–1976)

Selama Perang Revolusi Prancis dan Perang Napoleon, Inggris dan Prancis bersaing untuk menguasai Seychelles karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan ke India. Pada 16 Mei 1794, fregat Inggris Orpheus di bawah komando Kapten Henry Newcome tiba di Mahé, dan Seychelles menyerah kepada Inggris. Namun, kendali Inggris baru diformalkan pada 1810 setelah Inggris menguasai Mauritius. Kapten Phillip Beaver dari kapal Nisus mengambil alih Seychelles pada 23 April 1811, menjadikannya koloni permanen Inggris. Perjanjian Paris 1814 secara resmi menyerahkan Seychelles dan Mauritius kepada Inggris.

Di bawah kekuasaan Inggris, Seychelles dikelola sebagai dependensi Mauritius hingga menjadi koloni mahkota terpisah pada 10 November 1903. Pada 1830-an, penghapusan perbudakan memaksa kolonis Eropa beralih dari tanaman kapas dan biji-bijian ke tanaman yang lebih hemat tenaga kerja, seperti kelapa, vanila, dan kayu manis. Populasi Seychelles tumbuh menjadi sekitar 7.000 pada 1825, sebagian besar terdiri dari mantan budak Afrika, kolonis Eropa, dan keturunan India. Kota Victoria, dinamai sesuai Ratu Victoria pada 1841, menjadi ibu kota resmi.

Selama Perang Dunia II, Seychelles menjadi pangkalan pasokan cadangan untuk Sekutu. Pada 1963, Amerika Serikat menyewa lahan di Mahé untuk membangun stasiun pelacakan satelit Angkatan Udara, yang memperkenalkan perjalanan udara reguler melalui layanan pesawat amfibi mingguan dari Mombasa, Kenya. Bandara internasional dibuka pada 1971, meningkatkan konektivitas Seychelles dengan dunia.

Gerakan Menuju Kemerdekaan

1. Kebangkitan Kesadaran Politik

Gerakan kemerdekaan Seychelles mulai menguat pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial. Pada 1948, pemilihan pertama diadakan untuk mengisi empat kursi di Dewan Legislatif, menandai langkah awal partisipasi politik warga Seychelles. Reformasi pendidikan dan kesehatan yang diterapkan Inggris sejak 1944 mulai meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Pada 1964, dua partai politik utama dibentuk:

Seychelles People’s United Party (SPUP), dipimpin oleh France-Albert René, mengkampanyekan sosialisme dan kemerdekaan penuh dari Inggris.
Seychelles Democratic Party (SDP), dipimpin oleh James R. Mancham, mewakili pengusaha dan pemilik perkebunan, mendukung integrasi yang lebih erat dengan Inggris.

Pemilihan pada 1966 dimenangkan oleh SDP, menunjukkan dominasi awal partai yang pro-Inggris. Namun, sentimen pro-kemerdekaan terus tumbuh, didorong oleh SPUP dan meningkatnya kesadaran akan hak politik di kalangan warga Seychelles.

2. Reformasi Konstitusional dan Pemilihan

Pada Maret 1970, perwakilan kolonial dan politik Seychelles bertemu di London untuk konvensi konstitusional. SDP mengusulkan integrasi yang lebih erat dengan Inggris, sementara SPUP mendesak kemerdekaan. Pemilihan November 1970 menghasilkan konstitusi baru, memberikan otonomi lebih besar kepada Seychelles, dengan James Mancham sebagai Ketua Menteri. SDP memenangkan 10 dari 15 kursi di Majelis Legislatif, sementara SPUP memperoleh 5 kursi.

Pada April 1974, pemilihan kembali diadakan, dan kedua partai besar mengkampanyekan kemerdekaan. SDP mempertahankan mayoritas dengan memenangkan 13 dari 15 kursi, meskipun hanya memperoleh 52% suara karena demarkasi konstituensi yang menguntungkan mereka. Negosiasi dengan Inggris setelah pemilihan ini menghasilkan kesepakatan untuk memberikan kemerdekaan kepada Seychelles sebagai republik dalam Persemakmuran pada 29 Juni 1976.

Pada Juni 1975, SDP dan SPUP membentuk pemerintahan koalisi untuk memimpin transisi menuju kemerdekaan. Inggris menunjuk komisi peninjauan pemilu untuk merekonsiliasi perbedaan pandangan tentang sistem pemilu dan komposisi legislatif. Hasilnya, 10 kursi tambahan ditambahkan ke Majelis Legislatif, dengan masing-masing partai menominasikan 5 anggota. Kabinet menteri dibentuk, terdiri dari 8 anggota SDP dan 4 anggota SPUP, dengan Mancham sebagai Perdana Menteri.

Sebagai bagian dari kesepakatan kemerdekaan, pulau-pulau Aldabra, Farquhar, dan Desroches, yang dipisahkan dari Seychelles pada 1965 untuk membentuk Wilayah Samudra Hindia Inggris (BIOT), dikembalikan ke Seychelles pada hari kemerdekaan.

Hari Kemerdekaan: 29 Juni 1976

Pada tengah malam tanggal 28 Juni 1976, Seychelles secara resmi meraih kemerdekaan dari Inggris, menjadi republik merdeka dalam Persemakmuran. Upacara kemerdekaan di Victoria, ibu kota Seychelles, dihadiri oleh Duke dan Duchess of Gloucester, yang mewakili Ratu Elizabeth II. Bendera Seychelles yang baru, berwarna merah, putih, dan biru, dikibarkan untuk pertama kalinya, menggantikan Union Jack Inggris, dalam momen yang sangat emosional bagi rakyat Seychelles.

James R. Mancham dilantik sebagai Presiden pertama Seychelles, sementara France-Albert René menjadi Perdana Menteri. Kedua pemimpin mengambil sumpah setia dalam upacara yang disaksikan oleh setengah populasi Seychelles, yang berkumpul di jalan-jalan Victoria menggunakan berbagai moda transportasi. Uskup Katolik Felix Faul dan Uskup Anglikan memohon berkat ilahi untuk negara baru, dengan harapan Seychelles menjadi tempat di mana “manusia dapat hidup sebagai saudara dalam dunia yang hanya mengenal cinta.”

Dalam pidatonya, France-Albert René menekankan pentingnya persatuan: “Malam ini kita berkumpul untuk mengambil bagian dalam peristiwa terbesar dalam sejarah Seychelles, karena malam ini sebuah negara baru lahir, sebuah bangsa baru muncul. Kecuali kita bersatu dalam tujuan, kecuali kita berdedikasi bersama untuk mengangkat bangsa baru kita, kita akan gagal.” Pidato ini mencerminkan semangat optimisme dan tanggung jawab kolektif pada saat kelahiran negara.

Hari kemerdekaan dirayakan dengan penuh semangat, dengan bendera Seychelles berkibar di seluruh pulau dan pertunjukan kembang api menerangi langit malam. Tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Seychelles, yang diperingati setiap tahun dengan piknik keluarga, pawai, dan perayaan patriotik.

Peristiwa Pasca-Kemerdekaan

1. Kudeta 1977 dan Pemerintahan Satu Partai

Kemerdekaan Seychelles tidak langsung membawa stabilitas politik. Pada 4–5 Juni 1977, ketika Presiden James Mancham sedang berada di luar negeri, pendukung France-Albert René dari SPUP (kemudian berganti nama menjadi Seychelles People’s Progressive Front, SPPF) melakukan kudeta bersenjata. René dilantik sebagai presiden pada 5 Juni 1977, dan enam orang tewas selama pemberontakan tersebut. Majelis Nasional dibubarkan, dan konstitusi ditangguhkan.

Pada 1978, SPUP bergabung menjadi SPPF, dan pada Maret 1979, konstitusi baru yang disahkan melalui referendum menetapkan Seychelles sebagai negara sosialis satu partai, dengan SPPF sebagai satu-satunya partai yang sah. Perubahan ini tidak populer di kalangan banyak warga Seychelles, dan selama 1980-an, beberapa upaya kudeta terjadi, termasuk pemberontakan tentara pada 1982 dan serangan tentara bayaran berbasis Afrika Selatan pada November 1981 yang gagal mengembalikan Mancham ke kekuasaan.

Pemerintahan René menerima dukungan militer dari Tanzania dan Uni Soviet, sementara Inggris dan Amerika Serikat memberikan pengakuan diplomatik kepada pemerintahan baru. Meskipun berorientasi sosialis, René mulai mengarahkan Seychelles menuju ekonomi berbasis pasar pada akhir 1980-an, mendorong privatisasi dan investasi asing, terutama dalam pariwisata dan keuangan lepas pantai.

2. Kembalinya Politik Multipartai

Tekanan dari penyandang dana asing, seperti negara-negara Barat, mendorong René untuk memulai transisi menuju demokrasi pada awal 1990-an. Pada 1991, kongres luar biasa SPPF menyetujui sistem multipartai, dan komisi konstitusional dibentuk. Konstitusi baru disahkan melalui referendum pada 18 Juni 1993, menandai dimulainya Republik Ketiga Seychelles. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Konstitusi.

Pemilihan presiden dan legislatif multipartai pertama diadakan pada Juli 1993, dengan René dan SPPF memenangkan mayoritas. René terus memenangkan pemilihan presiden pada 1998 dan 2001, meskipun dukungan untuk SPPF mulai menurun. Pada 2004, René mengundurkan diri, dan James Alix Michel menjadi presiden. Pada 2009, SPPF berganti nama menjadi Parti Lepep, dan pada 2018 menjadi United Seychelles.

3. Transisi Damai dan Demokrasi Modern

Pada September 2016, untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, Linyon Demokratik Seselwa (LDS), koalisi partai oposisi yang dipimpin oleh Wavel Ramkalawan, memenangkan mayoritas kursi di Majelis Nasional, mengalahkan Parti Lepep. Presiden James Michel mengundurkan diri pada Oktober 2016, dan Danny Faure dilantik sebagai presiden untuk menyelesaikan masa jabatan Michel.

Puncak transisi demokrasi Seychelles terjadi pada Oktober 2020, ketika Wavel Ramkalawan memenangkan pemilihan presiden, menandai perpindahan kekuasaan presiden yang damai pertama antar partai sejak kemerdekaan. Kemenangan LDS juga mengukuhkan dominasi mereka di parlemen, menandakan kedewasaan demokrasi Seychelles.

Dampak Kemerdekaan

Kemerdekaan Seychelles pada 1976 membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek:

Identitas Nasional: Kemerdekaan memperkuat identitas Kreol Seychelles, yang merupakan perpaduan budaya Eropa, Afrika, dan Asia. Bahasa Kreol, Inggris, dan Prancis diakui sebagai bahasa resmi, dan budaya seperti tarian séga dan moutya mencerminkan warisan multikultural.
Ekonomi: Dari masyarakat agraris, Seychelles berkembang menjadi ekonomi berbasis pasar yang didorong oleh pariwisata dan perikanan. Pada 2025, pariwisata menyumbang sekitar 30% tenaga kerja dan lebih dari 70% pendapatan valuta asing. Seychelles juga menjadi negara kedua terkaya di Afrika berdasarkan PDB per kapita.
Konservasi Lingkungan: Seychelles telah menetapkan banyak kawasan konservasi, termasuk Situs Warisan Dunia UNESCO seperti Kepulauan Aldabra dan Vallée de Mai, untuk melindungi keanekaragaman hayati uniknya, seperti kura-kura raksasa Aldabra dan kelapa laut (coco de mer).
Simbol Nasional: Bendera Seychelles, diadopsi pada 1996, dengan lima warna (biru, kuning, merah, putih, hijau) melambangkan langit, matahari, tekad rakyat, keadilan sosial, dan lingkungan. Lagu kebangsaan, diadopsi pada 1976, menginspirasi persatuan dan pelestarian keindahan alam Seychelles.

Tantangan Pasca-Kemerdekaan

Meskipun mencapai stabilitas dan kemakmuran, Seychelles menghadapi beberapa tantangan pasca-kemerdekaan:

Ketidakstabilan Politik Awal: Kudeta 1977 dan upaya kudeta berikutnya mencerminkan ketegangan politik antara faksi pro-sosialis dan pro-kapitalis.
Ketergantungan Ekonomi: Ekonomi Seychelles sangat bergantung pada pariwisata dan perikanan, membuatnya rentan terhadap guncangan global, seperti pandemi atau perubahan iklim.
Konservasi vs. Pembangunan: Pembangunan pariwisata berisiko merusak ekosistem pulau, meskipun Seychelles telah mengambil langkah inovatif seperti pertukaran utang untuk konservasi laut pada 2018.

Relevansi di Era Modern

Hari Kemerdekaan Seychelles, yang diperingati setiap 29 Juni, tetap menjadi momen penting untuk merayakan persatuan, patriotisme, dan kemajuan nasional. Perayaan melibatkan pawai, piknik keluarga, dan pertunjukan kembang api, dengan bendera Seychelles berkibar di seluruh pulau. Keputusan pada 2014 oleh Parti Lepep untuk menetapkan 29 Juni sebagai Hari Nasional, menggantikan Hari Konstitusi (18 Juni), menegaskan pentingnya kemerdekaan sebagai simbol persatuan nasional.

Seychelles modern adalah contoh negara kepulauan kecil yang berhasil menyeimbangkan warisan budaya, pembangunan ekonomi, dan konservasi lingkungan. Transisi damai ke demokrasi multipartai pada 2020 menunjukkan kedewasaan politik Seychelles, menjadikannya model bagi negara-negara kecil lainnya di Persemakmuran.

Sumber Inspirasi dan Bacaan Lebih Lanjut

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah kemerdekaan Seychelles, berikut adalah sumber yang direkomendasikan:

Encyclopaedia Britannica: Artikel tentang sejarah dan kemerdekaan Seychelles.
Seychelles National Museum: Dokumentasi resmi tentang sejarah Seychelles.
BBC News Seychelles Profile: Kronologi peristiwa penting Seychelles.
Buku: Seychelles: The New Era oleh James Mancham untuk wawasan dari presiden pertama.
Situs Resmi Pemerintah Seychelles: Informasi tentang simbol nasional dan perayaan kemerdekaan.

Kesimpulan

Sejarah kemerdekaan Seychelles adalah kisah perjuangan, negosiasi, dan transformasi yang membawa kepulauan kecil di Samudra Hindia ini menjadi negara merdeka pada 29 Juni 1976. Dari masa kolonisasi Prancis dan Inggris hingga kebangkitan kesadaran politik di abad ke-20, Seychelles menempuh perjalanan panjang untuk mencapai kedaulatan. Meskipun menghadapi tantangan seperti kudeta 1977 dan ketergantungan ekonomi, Seychelles telah berkembang menjadi negara yang stabil dan makmur, dengan demokrasi yang matang dan komitmen kuat terhadap konservasi lingkungan.

Hari Kemerdekaan Seychelles tidak hanya merayakan kebebasan dari kolonialisme, tetapi juga semangat persatuan dan identitas Kreol yang unik. Dengan bendera berkibar dan kembang api menerangi langit, 29 Juni tetap menjadi simbol harapan, ketahanan, dan aspirasi bangsa Seychelles untuk masa depan yang lebih cerah. Seperti yang dikatakan France-Albert René pada malam kemerdekaan, “Kecuali kita bersatu dalam tujuan, kita akan gagal.” Persatuan ini telah membawa Seychelles menjadi mercusuar kemajuan di Samudra Hindia.